Visitbanjar.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menyisir seluruh anggaran makan dan minum pemerintah daerah (pemda).
Permintaan ini menyusul temuan pemborosan anggaran hingga Rp 1 miliar yang hanya digunakan untuk konsumsi dalam satu hari.
“Bagi saya, nanti perlu kita minta Pak Mendagri menyisir seluruh anggaran makan minum ini. Bukan hanya di pemda, tapi juga DPRD kabupaten/kota, karena kondisinya sama,” ujar Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).
Politikus Partai Gerindra itu mengaku heran masih adanya daerah yang menghamburkan anggaran, di saat pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan efisiensi dan penghematan belanja negara.
Menurut Bahtra, anggaran konsumsi sebesar Rp 1 miliar per hari sulit diterima akal sehat.
Ia menilai angka tersebut baru masuk akal jika pemerintah daerah menggelar pesta setiap hari.
“Kita tidak melarang anggaran makan dan minum, tapi harus sewajarnya. Jangan berlebihan. Apalagi negara kita rawan bencana, seharusnya anggaran itu disimpan untuk kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Bahtra menambahkan, penghematan anggaran penting dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi kejadian tak terduga. Ia menilai, penggunaan anggaran yang tidak terkendali hanya akan merugikan masyarakat.
“Jangan semua anggaran dihabiskan hanya untuk kepentingan makan dan minum,” katanya.
Komisi II DPR RI pun berencana memanggil Mendagri Tito Karnavian untuk mendalami temuan tersebut. DPR ingin mengetahui daerah mana saja yang menghabiskan anggaran konsumsi hingga miliaran rupiah dalam sehari.
“Nanti kemungkinan Kemendagri akan kita panggil untuk menjelaskan pemda mana yang mengeluarkan biaya sampai miliaran rupiah per hari,” ujar Bahtra.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan adanya pemborosan anggaran di sejumlah daerah.
Berdasarkan hasil pemantauan, ditemukan alokasi anggaran makanan dan minuman yang nilainya sangat besar, bahkan disertai praktik penggandaan agenda rapat hingga 10 kali.
Tito pun mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mengelola anggaran secara lebih efisien agar tidak terus bergantung pada pemerintah pusat. (Berbagai sumber)
